Daftar Daerah Istimewa di Indonesia

Daftar Daerah Istimewa di Indonesia

Daftar Daerah Istimewa di Indonesia –  Berikut ini merupakan artikel yang membahas tentang daftar daerah idtimewa di Indonesia yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

1. Aceh (1959-sekarang)

Seperti yang kamu ketahui, Daerah Istimewa Aceh adalah salah satu daerah istimewa yang masih ada hingga sekarang.

Daerah ini diberikan kewenangan khusus untuk megurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

Aceh menerima status ini pada tahun 1959 atau 3 tahun setelah pembetukannya kembali pada tahun 1956 dan 10 tahun semenjak pendirian daerah ini pertama kali pada tahun 1949.

Status keistimewaan yang diberikan dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 ini mencakup agama, peradatan, dan pendidikan.

2. Yogyakarta (1945-sekarang)

Selain Aceh Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah lainnya yang menyandang status daerah istimewa di Indonesia.

Daerah yang satu ini diberikan status daerah istimewa semenjak pembentukannya secara de jure pada tahun 1950 dan sejak pengakuannya secara de facto.

3. Berau (1953-1959)

Daerah Istimewa Berau adalah daerah setingkat kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan.

Daerah yang satu ini dibentuk dengan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingak II di Kalimantan berkenaan dengan hak asal-usul yang disandang daerah ini.
Keistimewaan dari daerah ini meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa yang pada saat itu dijabat oleh Sultan Muhammad Amminuddin.

Daerah ini dihapus dengan UU 27/1959 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan dan berubah menjadi Kabupaten Berau.

Baca Juga:Keunggulan Indonesia dibandingkan Negara Lain

4. Bulungan (1953-1959)

Sama seperti Daerah Istimewa Berau, Daerah Istimewa Bulungan menyandang status dareah istimewa yang setingkat dengan kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang sama.

Selain asal-usul yang sama, keistimewaannya pun serupa, yakni pengangkatan Kepala Daerah Istimewa Bulongan.

Kepala Daerah Bulungan pada saat itu dijabat oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.

Setelah status keistimewaannya dihapus, daerah ini berubah menjadi Kabupaten Bulungan yang masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur.

5. Kutai (1953-1959)

Kutai juga merupakan salah satu daerah istimewa yang dibentuk dengan UU Darurat 3/1953.

Daerah istimewa ini juga mengalami nasib yang sama setelah kemunculan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Setelah dihapus, daerah ini dijadikan Kabupaten Kutai, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda yang masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur.